Kami akan menelaah batasan desibel yang diatur undang-undang, alasan mengapa banyak pengguna tetap melanggar, dan dampak polusi suara terhadap kenyamanan publik serta penegakan hukum yang sering dianggap tebang pilih.
Regulasi knalpot diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan menteri terkait ambang batas kebisingan (desibel). Tujuannya jelas: mengurangi polusi suara yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan, terutama di area pemukiman dan pada malam hari.
Bagi banyak penggemar otomotif, mengganti knalpot adalah bentuk ekspresi dan modifikasi untuk meningkatkan performa. Namun, knalpot racing atau brong yang tidak memenuhi standar seringkali menghasilkan suara yang memekakkan telinga, jauh di atas batas legal.
Masalahnya, penegakan hukum di lapangan seringkali subjektif. Razia knalpot bising terkadang hanya mengandalkan telinga petugas, tanpa alat pengukur desibel yang terkalibrasi. Ini menimbulkan perdebatan dan resistensi dari komunitas otomotif yang merasa diperlakukan tidak adil.
Diperlukan standar yang jelas dan alat ukur yang objektif saat penindakan. Edukasi kepada bengkel dan penjual knalpot aftermarket juga penting agar mereka menyediakan produk yang street-legal. Keseimbangan antara hobi modifikasi dan hak masyarakat untuk mendapatkan ketenangan harus ditemukan.
